Kita Hidup di Negeri yang Lapar
Dalam pendekatan struktural, penyebab kemiskinan terutama disebabkan oleh struktur masyarakat dan negara. Jadi meliputi masalah sosial, budaya dan politik. Struktur masyarakat Indonesia terbentuk sebagai struktur yang menguntungkan bagi sedikit orang tetapi merugikan banyak orang lainnya. Ini adalah struktur yang tidak adil! Struktur ini disebut ketidakadilan sosial yang berdiri hampir disemua lembaga-lembaga kemasyarakatan. Sehingga ketidakadilan itu bagaikan udara yang kita hirup setiap hari, mau tidak mau, yang mengekang dan membatasi jangkauan gerak-gerik dan penglihatan.
Kelaparan yang paling nyata saat ini adalah busung lapar dan gizi buruk. Hal ini menjadi kenyataan pahit ditengah ungkapan bahwa kita memiliki tanah yang kaya raya dengan limpahan hasil alam. Bagi korban, kelaparan adalah fakta hidup, tetapi bagi penguasa kelaparan hanya sebuah aib. Sejauh ini penguasa tidak melihat kelaparan sebagai fakta. Karena itu, bila tidak sampai ada yang meninggal, orang lapar tidak terlampau diperhatikan. Bila dalam suatu daerah terdapat warga yang meninggal karena kelaparan, penguasa setempat merasa malu karena itu merupakan aib dan pemimpin nasional juga malu di mata dunia internasional. Para penguasa malu karena di negara yang disebut sebagai negeri yang kaya dan berlimpah ruah ini ada warganya yang meninggal karena kurang makan. Kini semua terperanjat. Di berbagai daerah dilaporkan banyak orang meninggal karena kelaparan. Berhari-hari meraka tidak makan, juga tertimpa gizi buruk. Mereka, langsung atau tidak, adalah korban ketidakadilan struktural yang menjadi jiwa dan semangat pembangunan bangsa ini hingga kini.
Mereka tersingkir antara gempita sedikit orang yang merasa beruntung bisa mengakses hasil-hasil pembangunan. Pembangunan tidak dijalankan atas prikemanusiaan yang adil dan beradab. Pembangunan berjiwa Kapitalistik, menyingkirkan mereka yang kerap di anggap “sampah” pembangunan. Pembangunan hanya dijalankan untuk keperluan laporan pertumbuhan ekonomi, yang tidak jelas guna dan dampaknya bagi rakyat. Kasus gisi buruk dan kelaparan dibeberapa daerah akhir-akhir ini hanya sekelebat contoh bagaimana pembangunan tidak menyentuh mereka. Aura pembangunan yang kian kapitalistik dan menjauhi sisi kemanusiaan mendidik masyarakat bersikap individualis. Modal sosial makin lama makin tak berarti karena solidaritas terbangun atas faktor-faktor materialistik.
Kasus kelaparan dan gizi buruk ini terjadi dinegara yang konstitusinya berbunyi “melindungi fakir miskin”. Para penguasa hanya geleng kepala menyaksikan rakyatnya yang kurus kering menderita berbagai penyakit dan tak berdaya untuk sekedar berkata-kata. Sebagian besar penguasa hanya menyaksikannya dari televisi. Kesenjangan sosial kian luar biasa besar. Dinegeri super kaya, mereka yang hidup berkekurangan sampai meninggal karena kelaparan dari dulu hingga kini tidak membuat penguasa melakukan sesuatu yang berarti. Ini harus dikatakan, sebab kasus gizi buruk dan kelaparan bukan sekali dua kali terjadi: “kita hidup di negeri yang lapar”!
Ada apa dengan bangsa ini? Adakah dimeja para penguasa memikirkan rakyatnya yang berhari-hari belum makan? Sejak dulu kemiskinan hanya dijadikan isu, tidak serius dicarikan jalan keluar untuk mengatasinya. Sungguh sebuah ironi, iklan politik rakyat miskin bermunculan tanpa si elite menyadari, ia telah menjual derita.
Kota membutuhkan masyarakat miskin. Ungkapan tersebut cukup membuat masyarakat miskin mendapat tempat untuk bisa hidup, bertahan, hingga mencari kesuksesan di kota. Bahkan di kota metropolitan sekalipun. Di mana ada kota tumbuh dan maju, di situ pasti ada masyarakat miskin. Mereka tinggal di daerah pinggiran, rumah liar, pemukiman kumuh dan banyak persoalan sosial.
Keberadaan masyarakat miskin tersebut di sisi lain memang dibutuhkan, bahkan justru membuat kehidupan kota semakin bergerak dinamis. Bayangkan bila di sebuah kota yang hanya diisi orang kaya, kaum borjuis, dan pemilik modal, maka siapa yang akan menjadi pekerja? Maka akan timbul persoalan dimana-mana.
Cuma yang menjadi persoalan, dan ini menjadi perbedaan dengan kota di negara-negara maju, adalah soal jumlah masyarakat miskin. Di negara maju, jumlah penduduk miskin hanya sebagian kecil. Sementara di negara kita yang masuk negara sedang berkembang (development country), jumlah penduduk miskin sangat besar. Inilah menjadi personalan terbesar, bagaimana mengurangi kemiskinan.
Di kota hidup beragam manusia dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Status ekonomi yang berbeda. Ada yang memiliki modal dan usaha serta menguasai roda perekonomian. Ada kalangan menengah yang umumnya bekerja di sektor formal. Dan ada kalangan bawah yang umumnya bekerja di nonformal. Sekian persen dari masyarakat bawah yang kalangan yang tidak beruntung inilah yang menjadi masyarakat miskin kota. Mereka bekerja melakukan berbagai pekerjaan dengan gaji atau pendapatan yang kecil. Tidak sanggup menghidup keluarganya sehingga seluruh anggota keluarga sampai anaknya juga dilibatkan untuk membantu.
Yang biasanya terjadi di masyarakat kita adalah miskin turun temurun. Padahal miskin bukan penyakit keturunan. Kemiskinan adalah persoalan sikap, pemikiran yang dan etos kerja. Sikap yang tidak mendukung, pemikiran yang terbelakang, etos kerja yang tidak ada atau pemalas. Miskin karena semuanya atau salah satunya tidak dipunyai.
Maka dengan kondisi masyaralat kita seperti itu maka jangan heran yang banyak muncul belakangan di sepanjang jalanan kota adalah fenomena maraknya anak jalanan atau pekerja anak di jalanan. Mereka bekerja sebagai pengemis, pengecer koran, tukang semir sepatu, pengamen. Anak-anak tersebut berasal dari keluarga-keluarga miskin yang biasanya hidup di kantong-kantong kemiskinan, daerah kumuh, rumah liar.
Kebanyakan anak-anak tersebut tidak sekolah. Ada beberapa yang sekolah dan itupun keadaannya terancam putus sekolah. Baik karena tidak adanya biaya, maupun daya tarik lingkungan jalanan terhadap anak-anak yang membuat mereka semakin lama semakin betah di jalanan. Niat membantu orangtua dan uang yang didapat dijalanan semakin meredam semangatnya untuk mengenyam pendidikan.
Beberapa anak dipaksa oleh orangtuanya untuk mencari rupiah di jalanan. Ada juga orangtua miskin yang turun ke jalanan dengan menjadikan anaknya yang masih bayi dan balita sebagai pemancing rasa iba pengguna jalan. Dengan rasa kasihan, semakin banyak yang bersedekah, semakin banyak yang membeli koran atau lainnya. Bahkan ada juga yang jualan koran sebagai tameng, namun sebenarnya adalah pengemis. Karena dengan ngemis lebih banyak dapat uang.
Di Batam dan Tanjungpinang terdapat beberapa kantong kemiskinan.
Ciri-ciri daerah yang dihuni masyarakat miskin ini adalah pemukiman yang tidak tertata, kumuh, tidak ada fasilitas umum, tidak memiliki sanitasi yang sehat, sumber air bersih yang sulit dan terbatas. Anak-anaknya banyak yang tidak sekolah dan putus sekolah. Rawan kejahatan dan lain sebagainya.
Momentum Bebas Anak Jalanan
Kasus pedofilia yang terjadi di Batam dan menghebohkan Indonesia baru-baru ini merupakan momentum yang baik untuk mengurangi, bahkan meniadakan anak jalanan dan pekerja anak di jalanan. Mereka dilarang turun ke jalanan karena jalanan rentan dan berbahaya. Banyak hak-hak mereka dirampas. Padahal untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, hak-hak mereka harus diberikan. Mereka juga butuh lingkungan yang kondusif.
Momentum ini sejalan dengan program pemerintah pusat mewujudkan Indonesia bebas anak jalanan. Beberapa waktu lalu hingga kini, beberapa SKPD di Pemprov Kepri yang dimotori oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga sudah mulai membahas penangganan anak jalanan di Kepri.
Lalu bagaimana mengatasinya masyarakat miskin dan anak jalanan ini? Mengurangi kemiskinan tetap harus jalan seiring dengan visi, misi dan program pemerintah baik provinsi maupun kota/kabupaten. Jumlah masyarakat miskin harus dikurangi secara bertahap. Program pengetasan kemiskinan tersebut harus tepat sasaran sehingga ada peningkatan kesejahteraan, dari masyarakat miskin menjadi masyarakat yang tidak lagi miskin. Ada peningkatan kualitas kehidupan, peningkatan pendidikan sehingga banyaknya anak-anak miskin yang bisa bersekolah.
Untuk anak-anak warga miskin tidak harus berada di jalanan sepanjang hidupnya. Mereka mempunyai cita-cita yang akan dapat mengubah hidupnya lebih baik. Itu bisa dilakukan bila mereka tetap bersekolah atau mendapatkan pendidikan. Hanya dengan pendidikan, mereka bisa berubah dan bisa menjadi lebih baik.
Bagi yang sekolah tetap semangat sekolah, jangan berhenti karena godaan jalanan. Pemerintah harusmemberikan pendidikan gratis kepada mereka sehingga anak-anak jalanan itu tidak mesti mengemis atau menjual koran dulu agar bisa sekolah.
Yang tidak bisa sekolah formal, mereka masih bisa mendapatkan pendidikan non formal. Dengan mendirikan rumah singgah, mereka bisa mendapatkan pendidikan dan keterampilan. Sudah ada pihak LSM yang sudah memulai dengan mendirikan rumah sejahtera untuk mendidik anak-anak yang tidak sekolah di beberapa daerah kantong miskin. Intinya tidak alasan bagi anak-anak jalanan untuk tidak sekolah, karena pendidikan adalah hak setiap anak Indonesia.
Jika program pengentasan kemiskinan sukses, pendidikan sudah merata maka pemerintah ikut merasakan manfaatnya. Beban subsidi pemerintah bisa dikurangi, kualitas SDM meningkat, angka kriminal berkurang, investor semakin banyak, pendapatan daerah meningkat dan lain sebagainya. Jika sudah seperti itu, jangan merasa takut terganggu keseimbangan kota dengan berkurangnya masyarakat miskin. Justru sebaliknya, semakin menguntungkan
Makalah Korupsi di Indonesia
Peraturan perundang-undangan (legislation) merupakan wujud dari politik hukum institusi Negara dirancang dan disahkan sebagai undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara parsial, dapat disimpulkan pemerintah dan bangsa Indonesia serius melawan dan memberantas tindak pidana korupsi di negeri ini. Tebang pilih. Begitu kira-kira pendapat beberapa praktisi dan pengamat hukum terhadap gerak pemerintah dalam menangani kasus korupsi akhir-akhir ini.
Gaung pemberantasan korupsi seakan menjadi senjata ampuh untuk dibubuhkan dalam teks pidato para pejabat Negara, bicara seolah ia bersih, anti korupsi. Masyarakat melalui LSM dan Ormas pun tidak mau kalah, mengambil manfaat dari kampanye anti korupsi di Indonesia. Pembahasan mengenai strategi pemberantasan korupsi dilakakukan dibanyak ruang seminar, booming anti korupsi, begitulah tepatnya. Meanstream perlawanan terhadap korupsi juga dijewantahkan melalui pembentukan lembaga Adhoc, Komisi Anti Korupsi (KPK).Celah kelemahan hukum selalu menjadi senjata ampuh para pelaku korupsi untuk menghindar dari tuntutan hukum. Kasus Korupsi mantan Presiden Soeharto, contoh kasus yang paling anyar yang tak kunjung memperoleh titik penyelesaian. Perspektif politik selalu mendominasi kasus-kasus hukum di negeri sahabat Republik BBM ini. Padahal penyelesaiaan kasus-kasus korupsi besar seperti kasus korupsi Soeharto dan kroninya, dana BLBI dan kasus-kasus korupsi besar lainnya akan mampu menstimulus program pembangunan ekonomi di Indonesia.
B. PERMASALAHAN
Bagaimana korupsi mempengaruhi pembangunan ekonomi di Indonesia?
Strategi apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir praktek korupsi tersebut?
Bagaimana multiplier effect bagi efesiensi dan efektifitas pembangunan ekonomi di Indonesia?
Kesimpulan
1) kemiskinan meraja
2) pencurian terjadi dimana mana
3) perampasan hak/
4) kelaparan
5) banyaknya rumah rumah kardus
6) yang miskin makin miskin yang kaya semakin kaya/
di mana hati nuranimu, disaat kamu menginginkan hak mereka kamu mendekat,dan disaat kamu mendapatkan apa yang kamu cari apa kah kamu masi mau menegok kebelakang...............................................
jawabya:tidak
Tidak ada komentar:
Posting Komentar